Berita Populer

جمع

Muncul Video Dugaan Pembocoran Dokumen KPK yang Terlibat Ketua KPK Firli Bahuri


Satu per satu dokumentasi yang diduga berkaitan dengan pembocoran dokumen rahasia KPK muncul. Usai rekaman suara, kini ada rekaman video yang juga disebut-sebut terkait dugaan pembocoran yang melibatkan Ketua KPK Firli Bahuri.

Informasi mengenai hal itu tampak di salah satu cuitan di Twitter yang juga di-retweet oleh 2 mantan penyidik KPK yaitu Novel Baswedan dan Yudi Purnomo. Novel hanya me-retweet cuitan itu, sedangkan Yudi sedikit memberikan komentar.

Dari video yang berdurasi kurang lebih 26 detik itu terlihat boks berisi sejumlah berkas dokumen. Video itu tidak menampilkan secara utuh pihak yang terlibat pembicaraan. Tampak ada salah satu orang yang mengenakan arloji di tangan kanannya. Orang itu tidak mengenakan sarung tangan ketika mengambil berkas di dalam boks. Sedangkan seorang lainnya terlihat mengenakan sarung tangan warna hitam. Orang yang memakai sarung tangan diduga adalah penyidik KPK.

Audio dari potongan video itu sama dengan rekaman suara yang lebih dulu beredar. Dinarasikan bila peristiwa itu terjadi ketika penyidik KPK menggeledah salah satu ruangan di Kementerian ESDM berkaitan dengan kasus dugaan korupsi pemotongan anggaran seolah utang terkait tunjangan kinerja (tukin) di Ditjen Minerba ESDM beberapa waktu lalu.

Sejumlah pihak termasuk mantan Pimpinan KPK yaitu Abraham Samad, Saut Situmorang, hingga Bambang Widjojanto serta Novel Baswedan pada hari ini, Senin (10/4/2023) sudah melaporkan Ketua KPK Firli Bahuri ke Dewas KPK dengan dugaan keterlibatannya soal pembocoran dokumen itu.

KPK melalui Kabag Pemberitaan Ali Fikri menyerahkan urusan itu ke Dewas KPK. Ali mengatakan KPK tetap bekerja seperti biasanya. Dia meminta tidak ada pihak yang membangun narasi kontraproduktif yang mengganggu pemberantasan korupsi. Sehingga marilah kita serahkan proses tersebut pada mekanisme di Dewas, sehingga kami berharap tidak ada lagi pihak yang membangun narasi kontraproduktif terkait persoalan dimaksud. Karena hal tersebut justru akan mengganggu stabilitas pemberantasan korupsi di Indonesia.