Berita Populer

جمع

MK Hapus Kewenangan Jaksa Ajukan PK, Kejagung Akan Pelajari Putusan Tersebut

Kejaksaan Agung merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang penghapusan Pasal 30C huruf h UU Kejaksaan, yang membuat jaksa kini tidak dapat mengajukan Peninjauan Kembali (PK). Ketut Sumedana, Kapuspenkum Kejagung, mengungkapkan bahwa pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu putusan MK tersebut. Meski begitu, jaksa akan menjalankan putusan MK yang bersifat final dan mengikat.

Celah hukum dalam proses MK mengadili perkara tersebut dinilai masih ada oleh Ketut, namun pihaknya tetap akan melaksanakan putusan tersebut. Pasal 30C huruf h yang dihapus dalam UU Kejaksaan Republik Indonesia membatasi kewenangan jaksa dalam mengajukan PK. Namun, putusan MK menemukan bahwa pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dalam penjelasannya, MK menemukan adanya penambahan kewenangan Jaksa dalam pengajuan PK tanpa disertai penjelasan substansi yang jelas. Norma tersebut bukan hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi berpotensi menimbulkan kejanggalan dan penyalahgunaan kewenangan oleh Jaksa.

Putusan MK mengenai penghapusan kewenangan jaksa dalam mengajukan PK harus menjadi perhatian bagi seluruh instansi dan pihak terkait hukum di Indonesia. Hal ini harus dilakukan agar tidak ada lagi kesimpangsiuran dalam proses hukum dan keadilan dapat terwujud secara merata di seluruh Indonesia.

Keywords: MK, Mahkamah Konstitusi, jaksa, Kejaksaan Agung, hukum, konstitusi, kejagung