Berita Populer

جمع

Firli Bahuri Dilaporkan Oleh Hima Persis ke Dewas KPK atas Dugaan 2 Pelanggaran

Hima Persis, pimpinan pusat organisasi kemahasiswaan, melaporkan Ketua KPK Firli Bahuri ke Dewan Pengawas KPK terkait dugaan pelanggaran etik dan pembocoran data. Mereka menyerahkan laporan bernomor 109/PP.HIMAPERSIS/B/IV/2023 ke KPK yang ditujukan untuk Dewas KPK.

Dua Pelanggaran yang Dilakukan oleh Firli Bahuri:

1. Pelanggaran etik berdasarkan Pasal 30 Peraturan KPK RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kepegawaian KPK dan Pasal 21 UU No. 21 tahun 1999 Junto No 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi yaitu Menghalangi Penyidikan dan Penegakan Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam bentuk memberikan dokumen guna menyiasati dan menghindari penyidikan serta sejumlah pasal lainnya.

2. Memberhentikan dengan hormat Brigjen Endar Priantoro dari Direktur Penyelidikan berdasarkan SK Sekjen KPK Nomor: 152/L.P.07/50/03/2023 dan mengembalikan yang bersangkutan ke instansi asalnya tidak sesuai dengan aturan di KPK itu sendiri. Berdasarkan Pasal 5 ayat 3 PP Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen SDM KPK yang menyebutkan bahwa masa penugasan pegawai negeri yang dipekerjakan di komisi itu adalah 4 tahun. Sedangkan, Endar belum memenuhi hal tersebut. Jika pimpinan KPK tetap bersikukuh atas pemberhentian, harus ada bukti pelanggaran disiplin berat yang dilakukan Endar. Namun, hal ini juga sudah dibantah oleh Dewas KPK sebelumnya.

Dugaan kasus terkait pembocoran dokumen atas korupsi kasus di Kementerian ESDM, Firli diduga melanggar sejumlah aturan pidana seperti yang terdapat di Pasal 36 dan 65 UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK, Pasal 17 dan Pasal 54 UU No 14 Tahun 2008, Pasal 44 UU No 17 Tahun 2011 dan sejumlah pasal lainnya.

Rizaldi selaku Ketua Bidang Hukum dan HAM PP Hima Persis menuturkan bahwa pembocoran dokumen penyelidikan korupsi di Kementerian ESDM ini, Firli diduga telah melanggar sejumlah pasal pelanggaran penyebaran dokumen ilegal.

Berdasarkan laporan tersebut, Hima Persis menyerahkan bukti-bukti serta catatan yang mendukung tuduhan mereka terhadap Firli Bahuri. Sebelumnya, Dewas KPK telah menurunkan Firli Bahuri dari jabatannya sebagai Ketua KPK terkait dengan sejumlah persoalan internal di KPK. Oleh karena itu, kasus ini masih akan terus diikuti perkembangannya.