Berita Populer

جمع

DPO Kasus Narkoba Jadi Anggota DPRD Tanjungbalai, PKB siap Pecat

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) siap memberhentikan Mukmin Mulyadi, kader partai yang baru dilantik sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanjungbalai setelah diketahui bahwa dia masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) atas kasus penyalahgunaan narkoba yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Berikut adalah detail terkait kasus tersebut.

Subjudul 1: PKB: Mukmin Mulyadi Akan Dapat Sanksi Pemecatan

Dilansir detikSumut pada Kamis, 13 April 2023, Bendahara Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Sumatera Utara, Zeira Salim Ritonga mengatakan bahwa dirinya baru mengetahui bahwa Mukmin Mulyadi merupakan DPO kasus narkoba. “Tadi setelah dikonfirmasi pada Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kota Tanjungbalai, bahwa dalam prosedur penggantian antar waktu (PAW) sudah sesuai mekanisme,” ujarnya.

Zeira memastikan bahwa ketika keputusan pelantikan diambil, surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dari kepolisian dan pengadilan sudah terbit. Sebab, SKCK menjadi salah satu syarat administrasi untuk pelantikan. “Bahkan dari keterangan ketua DPC Tanjungbalai, surat SKCK dari kepolisian dan pengadilan terbit, sebagai salah satu syarat administrasi untuk pelantikan DPRD Kota Tanjungbalai,” jelasnya.

Namun demikian, DPW PKB Sumatera Utara akan terus memantau perkembangan kasus ini. Jika terbukti, partai akan memberikan sanksi pada Mukmin Mulyadi berupa pemecatan dan pemberhentian.

Subjudul 2: DPO Kasus Narkoba

Mukmin Mulyadi dilaporkan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Polda Sumut atas kasus narkoba. Pengungkapan kasus ini diumumkan oleh Polda Sumut dalam keterangan resmi pada April 2022 lalu. Terkait kasus ini, Wakapolda Sumut Brigjen Drs Martuani Sormin juga telah memberikan penjelasan.

Menurut Martuani, kasus narkoba yang sedang diusut oleh Polda Sumut tersebut terkait dengan kasus lain dan bukan berada di wilayah hukum Tanjungbalai. “Mukmin Mulyadi sebenarnya bukan tersangka kasus narkoba yang berada di wilayah hukum Tanjungbalai. Kasusnya sedang diusut Polda Sumut,” ujarnya.

Meskipun demikian, sebagai seorang kader partai politik yang baru saja dilantik sebagai anggota DPRD Tanjungbalai, keberadaan dirinya dalam daftar DPO atas kasus narkoba tentu sangat merugikan partai politiknya. Langkah pemecatan yang diambil oleh PKB adalah keputusan yang tepat untuk menjaga integritas partai politik dan memperlihatkan sikap bertanggung jawab pada masyarakat yang memberikan kepercayaan pada mereka.