Berita Populer

جمع

AJI dan LBHI Mendesak Revisi UU ITE agar Tidak Ancam Demokrasi

Sejumlah lembaga, termasuk Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBHI), mendesak DPR untuk lebih serius dalam merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Tujuannya agar publik dapat lebih dilibatkan dalam pembahasan dan pengkajian pasal per pasalnya.

Robi dari LBH Apik Jakarta menyatakan bahwa setelah reses, DPR diharapkan dapat memusatkan fokus pada revisi UU ITE melalui Komisi I serta melibatkan Komisi lain yang masalahnya lebih komprehensif. Ika Ningtyas sebagai Sekretaris Jenderal AJI menilai revisi UU ITE harus diseriusi, karena pasal-pasalnya kerap merugikan sejumlah pihak. Salah satu contohnya terkait dengan kasus empat jurnalis yang dinilai melanggar UU ITE.

Menurut Ika, perlindungan terhadap jurnalis sudah diatur dalam UU ITE, sehingga seharusnya dapat memberikan jaminan terhadap perlindungan penuh terhadap aktivitas jurnalistik. Ika menyebutkan bahwa ada dua pasal di UU ITE yang sering dipakai untuk menjerat sejumlah pihak, yaitu Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 28 ayat 2.

Dalam revisi UU ITE nanti, LBHI berharap agar UU dapat menegakkan demokrasi dan melindungi hak asasi manusia (HAM). Arif dari LBHI tidak ingin revisi UU ITE dilakukan hanya demi kepentingan DPR dan pemerintah, tetapi memastikan revisi ini menjamin tegaknya demokrasi negara hukum dan memastikan perlindungan HAM betul-betul dihormati dan dilindungi khususnya bagi WNI.

LBHI khawatir jika revisi UU ITE dilakukan hanya demi kepentingan pemerintah, maka UU ITE akan menjadi ancaman utama bagi demokrasi dan kebebasan berekspresi di Indonesia. Oleh karena itu, LBHI dan AJI berharap agar pemerintah dan DPR tidak hanya mengubah pasal-pasal UU ITE agar sesuai dengan kepentingan mereka saja, tetapi juga memastikan revisi ini mampu melindungi hak asasi manusia dan menjaga tegaknya demokrasi negara hukum.